Thailand Intensifkan Monitoring Judi Daring dan Pembajakan Selama Piala Dunia 2026

Pendahuluan

Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand meningkatkan strategi untuk menekan aktivitas judi daring ilegal dan pelanggaran hak cipta, terutama selama Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini berfokus pada perlindungan hak siar dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas digital ilegal.

Fokus Pertemuan Utama

Wakil Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat, Nan Boontida Somchai, bersama CEO Mono Next Public Company Limited, Nawamin Prasopnet, mendiskusikan langkah konkret untuk menekan situs web ilegal yang berkaitan dengan judi online. Pertemuan ini menegaskan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta.

Peningkatan Blokir Situs

Pada periode 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal berhasil memblokir 12.671 URL terkait pelanggaran hak cipta dan judi online. Dari jumlah tersebut, 4.496 URL diblokir melalui perintah pengadilan, sementara sisanya dihapus dengan bantuan dari platform seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Mono Next, pemegang resmi hak siar Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta. Kolaborasi ini menjamin integrasi data yang lebih baik dan pemantauan cepat, memungkinkan pemblokiran situs ilegal segera setelah terdeteksi.

Kontribusi Sektor Swasta

Pada pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya kontribusi sektor swasta untuk mendukung inisiatif pemerintah. Dengan kemitraan yang lebih erat dengan pusat pemantauan, Mono Next mampu mempercepat proses identifikasi dan penghapusan platform ilegal. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjaga keamanan digital.

Penutup

Pemerintah Thailand bersama sektor swasta menempatkan keamanan digital sebagai prioritas, terutama selama acara besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat mengurangi efek merugikan dari judi online ilegal dan pembajakan serta menjaga kepentingan ekonomi dan sosial negara.