Pengadilan Malaysia: Utang Kasino Tidak Mendukung Kebangkrutan

Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Ipoh di Malaysia mengeluarkan keputusan penting bahwa utang dari perjudian tidak dapat digunakan untuk memicu kebangkrutan. Keputusan ini didasarkan pada kasus di Mahkamah Persekutuan menyangkut Datuk Ting Ching Lee. Dalam persidangan tersebut, Hakim Moses Susayan membatalkan kebangkrutan Lee Fook Khuen, pria 75 tahun yang berutang pada Resorts World Sentosa Pte Ltd. Lee memiliki utang sebesar S$5,930 juta yang diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee menggunakan kredit S$10 juta untuk berjudi di Singapura dan gagal melunasi utangnya.

Upayanya untuk membatalkan putusan di Malaysia berakhir di Mahkamah Persekutuan, yang menyatakan bahwa utang perjudian tidak bisa ditegakkan di Malaysia, meskipun valid di tempat lain. Dalam pernyataannya, Moses menyatakan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang terkait perjudian hanya dianggap sebagai utang kehormatan tanpa kewajiban hukum untuk pelunasannya. Walaupun sah di negara lain, Malaysia tidak mengakuinya karena bertentangan dengan kebijakan publik menurut Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Dampak Kebijakan Publik terhadap Utang Perjudian

Hukum Kontrak di Malaysia, khususnya Pasal 26, menetapkan bahwa semua kontrak atau perjanjian terkait perjudian dianggap batal demi hukum. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada proses hukum yang dapat menuntut pengembalian uang atau barang berharga yang diperoleh melalui taruhan. Hakim menggarisbawahi hak pengadilan untuk menolak menegakkan utang yang berasal dari transaksi ilegal, seperti kontrak perjudian, yang melawan kepentingan publik.

Moses menekankan bahwa sekalipun utang tersebut dicatat di bawah hukum seperti Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik, otoritas kebangkrutan tetap dapat menilai legalitas utang tersebut. Larangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Malaysia tidak akan mengizinkan penegakan utang perjudian melalui pengadilan untuk kontrak yang dinyatakan batal. Keputusan ini menegaskan posisi Malaysia yang tegas mengenai utang perjudian, menunjukkan bahwa utang tersebut tidak bisa dijadikan alasan kebangkrutan dan tidak memiliki kekuatan hukum di negara ini.